JAMPASIR.COM - Presiden Joko Widodo minta kepada masyarakat Melayu Banjar dapat ikut aktif dalam proses pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Hal tersebut diutarakan Presiden ketika menghadiri perhelatan ‘istigasah dan doa bersama Rabithah Melayu-Banjar’ di Komplek Pendopo Bersinar Tabalong, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Jumat (17/3 2023).
Adapun lokasi Ibu Kota Nusantara atau IKN terletak pada perbatasan 2 kabupaten di Kalimantan Timur yaitu Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
“Saya berharap masyarakat Melayu Banjar menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri, berperan aktif dan menjadi bagian penting dari sejarah terwujudnya Ibu Kota Nusantara,” katanya.
Kepada masyarakat Melayu Banjar, Presiden menerangkan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara, bukan tentang pembangunan gedung-gedung kantor baru jajaran kepemerintahannya.
Namun, lanjutnya, untuk menciptakan pola pikir dan cara kerja baru di jajaran kepemerintahannya dalam melayani masyarakat agar dapat bersaing dengan sumber daya manusia (SDM) negara lain.
“Cara-cara kerja baru, melayani dengan cepat, melayani dengan baik dan kita ingin juga yang kedua merubah pola pikir agar kita bisa bersaing dengan negara-negara lain,” imbuhnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengungkapkan bahwa pada masa sekarang terjadi persaingan yang tidak mudah antar negara di dunia.
“Yang muda-muda ini harus mau berubah, mau bekerja keras karena saudara-saudara semuanya nanti akan bersaing dengan SDM-SDM dari negara lain,” pintanya.
Presiden juga menjelaskan kepada masyarakat Melayu Banjar, pembangunan Ibu Kota Nusantara untuk mewujudkan pembangunan merata di seluruh Indonesia.
Menurut Jokowi, dirinya tak ingin pembangunan Indonesia hanya terpusat di Pulau Jawa atau Jawasentris, namun harus Indonesiasentris.
“Ini untuk mewujudkan yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk Ibu Kota,” ucapnya.
Presiden mengajak seluruh masyarakat Melayu-Banjar untuk berdoa, berikhtiar dan bersama-sama bekerja keras dalam mewujudkan pembangunan Ibu Kota Nusantara, guna mempercepat pembangunan di Pulau Kalimantan.
Presiden ingin agar gagasan pemindahan ibu kota ke Kalimantan yang sudah ada sejak tahun 1960-an yang lalu dapat segera terealisasi.
